 |
| Massa memprotes kebijakan Pemkot Tegal yang dinilai tidak pro rakyat kecil pada Senin, (28/3) siang. (Foto : Teguh Satria) |
Massa berharap dapat bertemu dengan Wali Kota Tegal di Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Namun ketika massa tiba di Balai Kota, mereka mendengar kabar jika Wali Kota sedang mengikuti rapat paripurna di DPRD.
Mendengar hal itu, massa segera bertolak ke gedung DPRD.
Sayangnya, saat mereka tiba di gedung dewan rapat paripurna sudah selesai, dan Wali Kota diketahui sudah bertolak dinas ke Semarang.
Massa kembali gagal bertemu Dedy Yon.
Massa yang kecewa melakukan orasi di depan gedung DPRD. Di hadapan pimpinan dewan, Fauzan Jamal, salah satu koordinator aksi mengatakan jika kebijakan yang dibuat oleh wali kota Tegal malah menyengsarakan masyarakat.
"Karenanya, kami menuntut keadilan. Sebab, seharusnya rakyat diperhatikan. Kami sudah mencoba untuk berdiskusi dengan wali kota namun sampai saat ini kami belum bisa menemui," kata Fauzan Jamal dalam orasinya.
Sejumlah tuntutan disampaikan Fauzan, salah satunya terkait pengusiran dan penggusuran PKL di alun-alun dan Jalan Ahmad Yani yang sampai saat ini belum direlokasi. “Tolong dikembalikan ke tempat semula mereka berdagang,” katanya.
Bukan kali ini saja masyarakat Kota Tegal dibuat kecewa karena tidak bisa menemui Wali Kota Tegal, Dedy Yon. Pada aksi sebelumnya, Rabu (23/3) massa juga tidak dapat bertemu Wali Kota lantaran diketahui sedang di luar kota.
Komunikasi Kepemimpinan Dedy Yon
Sementara di tempat terpisah, dosen Ilmu Komunikasi UPS Tegal, Ike Desi Florina, M.I.Kom menyoroti gaya komunikasi kepemimpinan Dedy Yon.
Ia menilai jika kepemimpinan Dedy Yon cenderung tegas, tapi masih perlu berkoordinasi atau mendengar pendapat dari berbagai pihak ketika hendak membuat kebijakan.
"Komunikasi kepemimpinannya tegas. Tapi tegasnya masih perlu diimbangi dengan koordinasi berbagai pihak terkait. Dalam komunikasi publik, sebaiknya pimpinan harus mendengarkan banyak pihak, stakholder, dan pihak terkait lainnya. Seperti perwakilaan masyarakat Tegal dan para pedagang misalnya mau mereka seperti apa," katanya.
Selain itu, Ike mengatakan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak, maka Wali Kota terlihat lebih siap dan tidak terburu-buru dalam membuat setiap kebijakan.
"Kalau pada penanganan covid-19 dan vaksinasi diakui, Tegal memang oke penanganannya, cepat dan tegas. Karena dua hal tersebut memang butuh penanganan cepat. Tapi kalau revitalisasi atau city walk misalnya dari awal bangun kan sudah ada pro dan kontra kan," lanjutnya.
Menurut Ike, apa pun kebijakan Wali Kota hendaknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan stakholder terkait dan masyarakat.
"Apapun harus dikomunikasikan, jalan tengahnya. Terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pihak lainnya, terutama masyarakat," pungkasnya.
Penulis : Satria S. Pamungkas
Post a Comment